Feeds:
Posts
Comments

Dulu, Main Liong Takut Didatangi Petugas Koramil

Sejak 1965, segala bentuk budaya Tionghoa dibungkam Pemerintahan Orde Baru. Angin keterbukaan pada era reformasi sejak 1998 membuat budaya Tionghoa tampil lagi. Bahkan, mulai 2003 ini, Imlek dijadikan hari libur nasional. Bagaimana isi hati etnis Tionghoa Solo soal ini?

TANGGAL 1 Februari 2003 ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk menghormati Tahun Baru Imlek atau 1 cia gwee 2554. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tak pernah menetapkan 1 cia gwee sebagai hari libur nasional. Penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional yang dilakukan pemerintah mulai 2003 itu rupanya menimbulkan reaksi beragam di kalangan etnis Tionghoa Solo. Ada yang merasa senang, tapi ada juga yang memiliki perasaan biasa-biasa saja.

”Sebagai pribadi, penetapan tahun baru imlek sebagai hari libur nasional itu tidak menimbulkan perasaan yang luar biasa. Sebab, saya lahir di sini, besar juga di sini. Kalau bapak saya masih hidup, mungkin perasaannya sangat lain, mungkin saja sangat bahagia karena bapak saya lahir di Tiongkok,” ujar Willy Tandyo, salah seorang etnis Tionghoa warga Pasar Kliwon.

Kendati demikian, Willy sangat menghargai langkah pemerintah Indonesia yang kini bersedia menetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. ”Saya sangat menghargai pemerintah. Sebab, perlakukan yang diskriminatif sudah mulai dihapus,” ujar Willy.

Keterangan senada dilontarkan Joko Pranantyo, Sekjen Perkumpulan Hoo Hap (rukun gabung), sebuah Perkumpulan etnis Tionghoa di Solo, yang dihubungi secara terpisah. ”Berbahagialah warga etnis Tionghoa di Indoensia karena saat ini kita sudah dianggap sama dengan yang lainnya. Paling tidak, etnis Tionghoa sudah diperlakukan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak seperti dulu yang selalu disembunyikan.Padahal, kita ini ada,” ujar Joko yang juga dikenal dengan nama Lie Kok Ping.

Anehnya, di kalangan etnis Tionghoa yang ditemui Radar Solo, ternyata ada juga yang enggan memberikan komentar tentang perasaan pribadinya setelah Tahun Baru Ilmek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurut Willy Tandyo, hal itu wajar. ”Karena mereka khawatir ada jadi rerasan,” ujarnya.

Apa maksudnya jadi rerasan, Willy tak menjelaskannya.Namun, seorang tokoh tua Tionghoa yang enggan disebut namanya mengatakan, masih ada sisa-sisa trauma warga Tionghoa karena bertahun-tahun ”dibungkam” pemerintah Orde Baru. ”Dulu, menampilkan Liong untuk kelengkapan ritual di klenteng saja harus sembunyi-sembunyi. Kita takut didatangi petugas Koramil, karena memang dilarang,” ujar tokoh yang wanti-wanti tak disebutkan namanya ini.

Kini, pemberangusan terhadap kesenian dan budaya tersebut telah menjadi masa lalu. Bahkan, dalam perayaan Imlek tahun ini, enam perkumpulan etnis Tionghoa di Solo bergabung membentuk panitia khusus untuk memperingati Imlek secara terbuka. Di antaranya menampilkan tiga grup Barongsai untuk dikiriab. Keenam perkumpulan itu adalah Fu Jing, Perkumpulan Hoo Hap, Persatuan Masyarkat Surakarta (PMS), Himpunan Persaudaraan Hakka Surakarta, Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN), dan Forum Komunikasi Guru Bahasa Tionghoa (FKGBT) Solo.

”Ini merupakan ungkapan syukur kami karena perlakukan diskriminatif yang berlangsung sekitar tiga dasa warsa sudah tidak ada lagi,” ujar Adjie Chandra, salah seorang rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Solo. Selain itu, perayaan tidak dilakukan dengan acara yang bernuansa hura-hura, tetapi berupa bakti sosial berupa pengobatan massal di lima kecamatan dan pemberian santuan kepada yayasan umat agama lain.

Punya Dua Makna: Tradisi dan Ritual Keagamaan

MAKNA peringatan Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa di Solo rupanya tidak seragam. Sebagian beranggapan bahwa peringatan Imlek hanya sebagai tradisi warisan leluhurnya dari Tiongkok. Namun, ada juga yang memaknainya sebagai peringatan hari keagamaan Konghucu. Mengapa demikian?

SEORANG pengamat budaya Tionghoa dari Himpunan Perkumpulan Hakka Surakarta, Iswahyudya, pernah menegaskan, perayaan Tahun Baru Imlek bukan sebagai perayaan hari keagamaan. Alasannya, perayaan Imlek itu sudah ada sebelum kalender Imlek yang dipakai saat Ini ditetapkan sebagai penanggalan resmi. Sekretaris Perkumpulan Hoo Hap Solo Joko Pranantyo juga beranggapan demikian. ”Perayaan Tahun Baru Imlek itu tidak lebih sekedar tradisi para leluhur dari Tiongkok. Konon, perayaan ini adalah untuk menyambut datangnya musim semi saatnya para petani di Tiongkok mulai bercocok tanam,” katanya.

Keterangan serupa juga dipaparkan Willy Tandyo, salah seorang etnis Tionghoa warga Pasar Kliwon. ”Bagi saya, perayaan tahun baru Imlek itu hanya sebagai tradisi.”

Sementara Adjie Chandra, salah seorang rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Solo, punya pandangan lain. Menurut dia, perayaan datangnya Tahun Baru Imlek merupakan bagian dari peringatan keagamaan, Konghucu. Adjie mengakui bahwa munculnya perbedaan makna peryaan Tahun Baru Imlek tersebut tidak lepas dari sejarah lahirnya kalender Imlek sendiri.

Adjie mengakui bahwa penanggalan Imlek memang cukup unik. Penanggalan Imlek awalnya berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi (lunarcalender) yang sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum masehi. Namun, penanggalan imlek juga memperhitungkan peredaran bumi mengelilingi matahari (solar calender). Karena itu, dalam kalender Imlek terjadi penyesuaian melalui mekanisme ‘Lun Gwee’ (bulan ulang). Yakni penyisipan dua bulan tambahan yang dilakukan setiap lima tahun.

Menurut catatan sejarah, penanggalan Imlek di Tiongkok sudah dimulai sejak 2637 SM (sebelum masehi), yakni semasa Kaisar Oet Tee/Huang Ti (2698-2598 SM). Namun, setiap terjadi pergantian dinasti, sistem penanggalan yang dipakai juga sering berganti. Penanggalan Dinasti Ke/Hsia (2205-1766 SM) memakai penanggalan yang dikenal dengan sebutan He Lek, yakni penanggalan berdasarkan solar yang penetapan tahun barunya bertepatan dengan tibanya musim semi. Sementara Dinasti Sing/Ien (1766-1122 SM) menetapkan tahun barunya mengikuti Dinasti He, yakni jatuh pada akhir musin dingin.

Namun, menurut Adjie, Nabi Khongcu yang hidup pada zaman Dinasti Cou/Chin (1122-255 SM) akhirnya memilih penanggalan Dinasti He dianggap yang paling tepat. Karena itu, Nabi Khongcu pernah bersabda: “Pakailah penanggalan Dinasti He …” Kenapa penanggalan Dinasti He dianggap paling baik? ”Pertimbangan Nabi Khongcu, karena penanggalan Dinasti He dianggap cukup baik bagi pedoman untuk mewujudkan kesejahateraan umat manusia,” jelas Adjie.

Bahkan, ketika Kaisar Han Bu Tee (140-86 SM) dari Dinasti Han (206 SM-220) menetapkan agama Konghucu sebagai agama negara, juga menetapkan penanggalan He Lek sebagai kalender resmi, baik masyarakat maupun pemerintahan. Sedangkan tahun pertamanya dihitung dari tahun kelahiran Nabi Khongcu, yaitu 551 SM. Karena itu, penanggalan Imlek dan penanggalan masehi berselisih 551 tahun. ”Karena penanggalan itu dihitung sejak Nabi Khongcu lahir maka tahun Imlek juga lazim disebut sebagai Khongculek,” jelas Adjie.

SUTRISNO BUDIHARTO (SUGENG TILE), Solo (RADAR SOLO, Februari 2003)

Awalnya, Sama-Sama Dikekang Eropa dan Beritanya Kering

Perayaan Imlek 2005 agak istimewa. Kenapa demikian? Perayaan tahun baru China tahun 2005 bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Dan bila bicara tentang sejarah pers nasional Indonesia, jelas tak bisa lepas dari kiprah suku Tionghoa. Sampai sejauh manakah peran mereka dalam membangkitkan pers di Indonesia? Berikut rangkuman data sejarah dari berbagai sumber yang dikumpulkan SUTRISNO BUDIHARTO – wartawan RADAR SOLO.

MENURUT catatan sejarah, penerbitan media cetak di Indonesia sudah dimulai sejak penguasaan VOC (1619-1799), tepatnya tahun 1676. Awalnya hanya kalangan penguasa dari Eropa – terutama Belanda dan Inggris — yang diizinkan menerbitkan media cetak. Namun, kaum Tionghoa dan kalangan bumiputra (pribumi) akhirnya juga diizinkan mengelola media cetak sendiri.

Dr De Haan dalam buku “Oud Batavia” (G. Kolf Batavia 1923) mengungkap, tahun 1676 di Batavia sudah muncul sebauh terbitan berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Terbitan berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744. Kala itu, Bataviasche Nouvelles hanya memuat berita tentang acara resepsi pejabat, pengumuman kedatangan kapal, stok barang dagangan, atau berita dukacita.

Media cetak yang berbentuk surat kabar baru muncul tahun 1800-an. Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810. Ketika armada Inggris menaklukkan Jawa, Thomas Stamford Raffles – yang diangkat sebagai Gubenur Jenderal – juga sempat menerbitkan koran mingguan bernama Java Government Gazette pada tahun 1812. Pada tahun 1825 muncul De Locomotief di Semarang.

Pers yang melayani masyarakat pribumi baru lahir tahun 1855 di Solo dengan nama Bromomartani. Kemudian disusul Selompret Melajoe di Semarang tahun 1860. Pada era ini, di luar Jawa, juga lahir sejumlah surat kabar. Antara lain Celebes Courant dan Makassar Handelsblad di Ujungpandang, Tjahja Siang di Manado, Sumatra Courant dan Padangsch Handelsblad di Padang. Sementara di Batavia juga lahir sejumlah koran. Yang paling popular adalah Bintang Betawi. Hanya saja, koran-koran yang terbit pada masa awal sejarah pers tersebut kebanyakan dikelola kaum kolonial.

Sampai akhir abad ke-19, koran atau terbitan berkala yang dicetak di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.

Pers lokal baru bangkit awal 1900-an setelah kolonial Belanda mengizinkan kaum Tionghoa mengelola media cetak. Ketika Tionghoa mulai menerbitkan surat kabar, orang-orang bumiputra juga mulai belajar mengelola koran. Tahun 1900 Dr Wahidin Soedirohoesodo menangani surat kabar Retno Dhoemilah dalam dua bahasa; Jawa dan Melayu. Melalui media ini Wahidin mulai mengkampanyekan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaam derajat dan budi pekerti. Hanya saja, surat kabar Retno Dhoemilah ini juga didirikan oleh orang Belanda, FL winter, dengan perusahaan penerbit milik kolonial H Bunning Co.

Indonesier Pilih Berasimilasi dan Membela Kemerdekaan

Munculnya pers Tionghoa di Jawa pada awal abad ke-20 bisa dibedakan dalam dua kelompok; yakni pers berbahasa asli Tiongkok dan pers berbahasa Melayu. Pers berbahasa Tiongkok dikelola oleh kalangan Singkek atau yang dikenal dengan sebutan China totok. Sedang pers berbahasa Melayu dikelola kalangan Tionghoa peranakan. Seperti apakah kiprah mereka dalam mendorong perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah?

MENURUT catatan Abdul Wakhid (Lembaran Sejarah, 1999), awal kemunculan industri pers milik kalangan China totok yang berbahasa asli dari Tiongkok berkaitan erat dengan Soe Po Sia – suatu organisasi perkumpulan pers revolusioner Tiongkok yang berhubungan langsung dengan Dr Sun Yat Sen — atau Siang Hwee – organisasi kamar dagang yang didominasi kalangan China totok. Namun jumlah pers yang berbahasa asli Tiongkok terbilang terbatas. Antara lain adalah Huauo Bao (Jakarta), Zhaowa Gong Bao (Semarang), dan Hanwen Xinbao (Surabaya).

Sementara pers milik Tionghoa peranakan muncul setelah timbulnya gerakan Pan-China di Jawa akibat pengaruh propaganda nasionalisme Dr Sun Yat Sen di China daratan. Namun pers milik Tionghoa peranakan tetap memakai bahasa Melayu. Sebab, mereka sudah banyak yang tak paham lagi dengan bahasa asli Tiongkok. Kebiasaan mereka juga sudah berbeda karena banyak yang menyerap dan terserap dalam budaya local pribumi.

Surat kabar milik Tionghoa pernakan yang pertama terbit adalah Li Po. Surat kabar yang dicetak di Sukabumi, Jawa Barat, itu menyebarkan ajaran Konghucu dan berkaitan dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) — organisasi Pan-China pertama di Jakarta pada tahun 1900. Tak lama kemudian muncul sejumlah surat kabar lainnya, seperti Pewarta Soerabaia (Surabaya-1902), Warna Warta (Semarang-1902), Chabar Perniagaan (Jakarta-1903), Djawa Tengah (Semarang-1909), dan Sin Po (Jakarta-1910).

Dekade 1920-an, kalangan Tionghoa peranakan menerbitkan sejumlah suratkabar lagi. Antara lain Bing Seng (Jakarta-1922), Keng Po (Jakarta-1923), Sin Jit Po (Surabaya-1924), Soeara Publiek (Surabaya-1925), dan Sin Bin (Bandung-1925). Pada dekade 1930-an, surat kabar Tionghoa peranakan makin bertambah banyak akibat pengaruh perang anti-Jepang. Namun surat kabar Tionghoa peranakan tidak semuanya anti-Jepang, seperti yang ditunjukkan Mata Hari (Semarang) dan Hong Po (Jakarta).

Dari segi redaksional, susunan staf surat kabar Tionghoa peranankan semula menggunakan tenaga dari Indo – Eropa, seperti yang dilakukan Chabar Perniagaan dan Sin Po pada awal terbitnya. Dalam perkembangannya, surat kabar Tionghoa peranankan bisa mandiri. Bahkan, ada yang memberikan kesempatan kepada orang-orang bumiputra (pribumi) sebagai jurnalis atau pengelola. Hal itu ditunjukkan oleh pengelola Keng Po, Siang Po, Sin Po, Pewarta Soersbsis, Mata Hari, dan Sin Tit Po.

Namun, jika dilihat dari spectrum politis yang dipantulkan dari surat kabar Tionghoa, setidaknya bisa dibagi dalam tiga aliran; yakni Kelompok Sin Po, Kelompok Chung Hwa Hui, dan Kelompok Indonesier (orang Indonesia). Kelompok Sin Po menolak kewarganegaraan Belanda dan menghendaki tumbuhnya nasionalisme Tiongkok. Sementara Kelompok Chung Hwa Hui cenderung pro-Belanda tapi masih ingin mempertahankan identitas etnisnya. Sedang Kelompok Indonesier tetap ingin mempertahankan identitas etniknya, tapi secara politik ingin berasimilasi dengan masyarakat local dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Publikasi Indonesia Raya pun Lewat Sin Po

Ketika kalangan intelektual bumiputra (pribumi) masih kesulitan mengelola pers secara mandiri, surat kabar milik Tionghoa awal abad ke-20 menjadi salah satu sumber dan media penting untuk mendorong pergerakan nasional Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

SIKAP Belanda terhadap pers milik yang dikelola kalangan Tionghoa awal abad ke-20 lalu cenderung lunak dan bisa dikatakan tidak mendapat represif — berupa pembredelan atau penangkapan – seperti yang dialami jurnalis pribumi. Sebab, pers Tionghoa dianggap netral. Sikap lunak Belanda ini mungkin tak lepas dari kepentingan Belanda kala itu yang ingin memanfaatkan kaum Tionghoa sebagai alat politik dan ekonomi.

Namun kalau akhirnya ada Tionghoa peranakan yang memiliki benih-benih rasa anti-Belanda seperti yang ditunjukkan Tionghoa Indonesier, hal itu juga bukan suatu keanehan. Sebab, sepak terjang orang Belanda terhadap orang Tionghoa juga berubah-ubah dan diskrimininatif. Bahkan, di Batavia pernah terjadi pembantaian massal terhadap kaum Tionghoa yang menelan korban sekitar 10 ribu jiwa.

Adalah surat kabar Sin Tit Po sebagai wakil pers Tionghoa peranakan yang bersedia menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Pengelola surat kabar — yang juga menjadi corong setengah resmi Partai Tionghoa Indonesia (PTI) ini — menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan. Mereka juga merasa, nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi. Tak aneh jika Sin Tit Po ikut menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia.

Lantas bagaimana dengan surat kabar Tionghoa yang pro-nasionalisme Tiongkok? Menurut Abdul Wakhid, meskipun surat kabar Sin Po berhaluan ke nasionalisme Tiongkok, bukan berarti mereka mengabaikan perjuangan nasional Indonesia. Apalagi, kelompok Sin Po juga menolak kewarganegaraan Belanda. Mereka tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pemberitaann Sin Po tidak mengabaikan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia hingga bisa memberikan kesadaran dan inspirasi bagi perjuangan. Dalam beberepa periode, Sin Po banyak memakai wartawan bumiputra dan banyak memuat berita pergerakan. WR Supratman juga tercatat sebagai wartawan Sin Po. Melalui Sin Po juga lagu Indonesia Raya gubahan WR Supratman — yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia – pertama kali dipublikasikan. Sementara Ir Soekarno juga dikenal dekat dengan Sin Po.

Pendek kata, hubungan pers Tionghoa dengan nasionalisme Indonesia dapat dilihat melalui fungsi-fungsi yang dijalankan pers. Menurut Nio Joe Lan, fungsi pers bukan sekadar memberikan informasi dan penyuluhan, tapi juga memberikan pendidikan masyarakat. Dari segi penyajian, bahasa yang diapakai pers Tionghoa peranakan adalah bahasa Melayu, sehingga secara tak langsung juga memasyarakatkan bahasa Melayu yang ketika itu sedang dikampnayekan sebagai bahasa persatuan di Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Fungsi-fungsi pers sebagai media informasi dan pendidikan perjaungan ini, paling tidak juga ikut andil dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia kala itu.

Majalah Boedi Oetomo Awalnya Milik Tan Tjoe Kwan

Ancaman pembredelan dan tekanan represif Belanda merupakan hambatan berat bagi kalangan bumiputra dalam mengelola surat kabar yang independen untuk mengobarkan api perjuangan. Untungnya, pengelola surat kabar Tionghoa peranakan bersikap terbuka dan memberikan tempat bagi kaum pribumi untuk belajar.

Sejak pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda memang terkesan sudah bersikap terbuka kepada kepada warga pribumi dalam mengelola media cetak. Setidaknya, hal itu bisa diketahui ketika pujangga Keraton Surakarta, RNg Ranggawarsita (1802-1873), dilibatkan dalam penerbitan bulettin Bromomartani yang dipimpin CF Winter. Namun isi Bromomartani hanya memuat berita-berita perdagangan dan artikel-artikel berbahasa Jawa. Ketika Bromomartani memuat artikel yang menyerang pemerintah Belanda, Residen Surakarta Hendrik Mac Gilavry marah. Setelah itu, RNg Ranggawarsita mundur dari Bromomartani (atau dipaksa mundur?). Ironisnya, taklama kemudian –tepatnya tahun 1873 — Ranggawarsita wafat dengan meninggalkan misteri.

Pada tahun 1900, jurnalis pribumi di Surakarta R Dirjatmojo juga diangkat menjadi editor Djawi Kanda yang diterbitkan Albert Rusche & Co. Sementara Dr Wahidin Sudirohusodo menjadi redaktur jurnal berbahasa Jawa Retnodhoemilah yang diterbitkan Firma H Burning milik kolonial. Hanya saja, media cetak yang masih berbau campur tangan kolonial tetap dianggap bukan termasuk pers nasional oleh Subagio IN -pengamat sejarah pers nasional yang juga mantan wartwan Antara.

Menurut Subagio, pers nasional adalah pers yang dikelola secara mandiri oleh kaum pribumi. Sedang koran pertama yang dianggap sebagai pers nasional pertama adalah Medan Prijaji yang terbit di Bandung tahun 1907 dari hasil kerjasama antara Haji Samanhudi (Wirjowikoro) dan Raden Mas Tirtohadisoerjo. Koran inilah yang dikenal paling lugas memprotes kolonialisme dan faham-faham kolot.

Lantas bagaimana dengan pers pribumi lainnya? Terbitnya pers pribumi lainnya – baik koran atau majalah – awalnya tidak sedikit yang berangkat dengan menggunakan fasilitas milik kaum Tionghoa. Majalah Darmo Kondo tahun 1910 yang diterbitkan milik organisasi pergerakan nasional Boedi Oetomo, awalnya dimiliki dan dicetak oleh Tan Tjoe Kwan. Sedang redaksinya dipimpin oleh Tjhie Siang Ling yang mahir sastra Jawa (Lembaran Sejarah UGM, 1999).

Sebelum Medan Prijaji terbit, menurut catatatan hidayatullah.com, Samanhudi (1868-1956) juga pernah memimpin media cetak Taman Pewarta. Berdasar catatan Benny Juwono, Taman Pewarta yang terbit di Surakarta itu konon juga dicetak Shie Dian Ho-sebuah penerbit milik Tionghoa Solo. Beberapa surat kabar lain yang modalnya diperoleh dari hasil kerjasama dengan Tionghoa antara lain adalah Warna Warta (Semarang), Slompret Melajoe (Semarang), dan beberapa surat kabar di Sumatra serta Kalimantan.

Sementara perkembangan pers milik Tionghoa sendiri, sampai tahun 1940-an, mengalami perkembangan pesat dengan olpah cukup besar. Sin Po misalnya, mampu menembus 25.000. Meski secara umum pers Tionghoa dianggap tidak berbahaya oleh penguasa Belanda, ada juga yang terkena delik pers. Seperti yang dialami Liem Koen Hian dari Keng Po yang dikenai denda karena dianggap menghina Landraad. Ketika Belanda menyingkir dan Jepang menguasai Jawa 1942, penerbitan pers banyak ditutup. Hiruk pikuk pers perjuangan jadi kendor luar biasa. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Masih Sensitif Terhadap Masalah Politis

Sejarah pers milik Tionghoa di Indonesia – baik yang berbahasa Melayu atau berbahasa Tiongkok – hanya bertahan sekitar setengah abad. Namun, keberadaannya dinilai memiliki makna cukup penting bagi kaum Tionghoa sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Perkembangan pers milik Tionghoa tahun 1940-an memang sempat mengalami perkembangan pesat dan mampu menembus olpah cukup besar. Hal itu tak lepas dari dukungan kelengkapan sarana produksi yang mereka miliki, seperti percetakan sendiri dan dukungan finansial yang kuat. Hanya saja, ketika Jepang mengambil-alih kekuasaan di Indonesia, keberadaan pers Tionghoa seperti tenggelam akibat tekanan represif. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Meski berusia pendek, Abdul Wakhid beranggapan, keberadaan pers Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan sejarah pers di Indonesia. ”Pertumbuhan pers Tionghoa yang bersamaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme dan pergerakan boleh jadi membiaskan pengaruh postif dan negatif bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Namun demikian, melalui pemahaman yang terbuka dan bijaksana, keberadaan pers Tionghoa kala itu memberikan nilai manfaat yang positif bagi perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia,” papar Abdul Wakhid seperti yang diuraikan dalam Lembaran Sejarah UGM, 1999.

Lantas, apa yang diperbuat kaum Tionghoa setelah Indonesia merdeka? Kalau menyimak catatan Leo Suryadinata berjudul Pemikiran Politik Minoritas Tionghoa di Indonesia, sikap kaum Tionghoa Indonesia sekitar proklamasi lalu sebenarnya tidak a-politik, meski terdapat perbedaan di antara mereka. Bahkan, beberapa tokoh Tionghoa harus keluar masuk pernjara seperti yang dialami kaum pegerakan nasional Indonseia lainnya.

Siauw Giok Tjhan — salah satu tokoh Tionghoa Indonesia yang pernah menjadi menteri setelah proklamasi dan utusan Indonesia pertemuan Inter Asian Conference pertama di New Delhi-India pada tahun 1947 — paling tidak juga berani meunjukkan sikap politiknya.

Hanya saja, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru lalu, kaum Tionghoa terkesan sangat sensitif jika diajak ngobrol masalah politis. Ironisnya, untuk merayakan tahun baru Imlek saja sampai tidak boleh oleh penguasa Orde Baru. Praktis, kalangan Tionghoa Indonesia terkesan hanya berkutat pada masalah ekonomi dan perdagangan. Tak aneh, ketika proses reformasi bergulir dan kaum Tionghoa bisa merayakan tahun baru Imlek secara terbuka lagi, ada yang mengaku lega.

Namun, pemberitaan pers Tionghoa yang muncul pasca-Orde Baru ini, menurut Agus Sudibyo — peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta — tetap lunak. Dicontohkan Agus, berita-berita politik Suara Baru misalnya, sempat memicu keberatan dari kalangan Tionghoa. Mereka khawatir sikap “frontal” Suara Baru pada beberapa kasus dapat memancing reaksi-reaksi negatif tertentu. Mereka merasa lebih nyaman jika Suara Baru mengangkat masalah-masalah budaya dan tidak ikut-ikutan berbicara soal politik. Kenapa demikian? Apakah ini merupakan sisa trauma politik diskriminatif Orde Baru atau masa kolonial lalu? Mungkin hanya rasa bijaksana yang dapat memberikan jawaban tepat. Yang jelas, menurut UUD, hak semua warga negara adalah sama.

(SUTRISNO BUDIHARTO/pernah dimuat di RADAR SOLO-JAWA POS 15 Februari 2005)

Tarian Singa

Tarian Singa (bahasa Cina: 舞獅; pinyin: wǔshī) adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakan kepala kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, dram, dan dentuman mercun yang dikatakan akan membawa tuah.

Sejarah singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya bagi mereka yang berketurunan orang Cina. Tarian singa menjadi adat di negara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara tersebut mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Namun tarian ini lebih terkenal sebagai warisan orang Cina, kerana dikatakan sejarahnya bermula lebih 1,000 tahun lalu. Dua tarian singa yang amat popular ialah “Tarian Singa Utara” dan “Tarian Singa Selatan”.

Tarian Singa Utara adalah berasal dari bahagian utara China yang menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa mereka menggunakan warna merah, jingga dan kuning (hijau bagi kostum singa betina). Tarian Singa Utara adalah lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan.

Tarian Singa Selatan lebih membawa perlambangan alam sekitar. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat upacara membuang semangat jahat dan upacara meminta tuah. Tarian Singa Selatan menggunakan pelbagai warna dan kepala kostum mempunyai mata yang lebih besar daripada Singa Utara, dan mempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya.

Oleh: Wartawan ”SH” H. Isyanto (sinarharapan.co.id)

JAKARTA – Ada dua versi tentang kerusuhan etnis Cina di Batavia pada tahun 1740. Ada versi yang mengatakan, pembantaian itu dilatar-belakangi persaingan dagang.
Pedagang Belanda, Eropa dan Arab kalah bersaing dengan pedagang Cina sehingga mereka menghasut penduduk kota Batavia untuk membantai orang Cina.
Versi lain menyebutkan, di masa itu banyak penduduk keturunan Cina di Batavia yang menganggur sehingga menimbulkan kerawanan sosial. Dengan alasan itulah, pemerintah Kumpeni Belanda membantai mereka.
Entah versi mana yang benar, yang jelas pembantaian itu membuat etnis Cina di Batavia kalang kabut. Mereka melarikan diri ke pinggiran Batavia mencari selamat. Sebagian besar pindah ke Tangerang, Parung, Serpong, Parung Panjang, Tenjo, Cisauk, Teluk Naga dan Balaraja.
Mereka – yang kemudian lebih dikenal sebagai Cina Benteng – membawa serta adat kebiasaannya seperti membakar petasan menjelang pesta perkawinan, menjelang perayaan Peh Cun atau perayaan tradisi Cina lainnya.
Lama-kelamaan tradisi Cina Benteng itu ditiru oleh orang-orang Betawi. Bahkan, sampai sekarang pun orang Betawi –terutama Betawi pinggiran –selalu memasang petasan menjelang pesta perkawinan atau khitanan. ”Kaga afdol kalau ada pesta tapi kaga ade petasan.” Begitu seloroh orang Betawi.
Sebenarnya, memasang petasan memiliki arti simbolis. Yang pasti untuk memberi tahu kepada para undangan dan khalayak ramai bahwa pesta segera dimulai. Membakar petasan juga bisa menimbulkan suasana meriah.
Ada api, ada asap, kata peribahasa. Jika ada yang memasang petasan, pasti ada yang membuat dan menjualnya. Pada tahun 1800-an, pembuatan dan penjualan petasan dilakukan secara diam-diam karena para Cina Benteng itu masih trauma pada kegarangan Kumpeni Belanda.
Karena itulah, pembuatan petasan hanya didasarkan pesanan. Sebagian pembuat petasan masih memberlakukannya hingga sekarang.

Petasan ………….

Pembuatan petasan biasanya dilakukan di rumah-rumah sebagai ‘home industry’ yang hampir-hampir tidak pernah ketahuan, kecuali jika ”pabrik” tersebut meledak.
Ketika pesanan sedang ramai, para Cina Benteng pembuat petasan terpaksa mempekerjakan pribumi. Sebab, meskipun kelihatannya sederhana, membuat petasan memerlukan banyak tenaga yang terdiri tukang gulung kertas, tukang takar obat petasan (terdiri dari bron/mesiu, belerang dan potasium), tukang pantek dan tukang bikin sumbu.
Meskipun begitu, Cina Benteng itu tidak mau menularkan ilmunya begitu saja. Pasalnya, mereka tidak ingin memiliki saingan. Namun yang namanya manusia, cepat atau lambat pasti mengerti cara-cara membuat petasan. Para pribumi mencoba membuatnya. Ternyata, mereka pun bisa.
”Sampai tahun 1965-an, tukang petasan masih berjaya. Pasalnya, masih sedikit orang yang bisa membuat petasan. Di Parung saja, cuma ada empat orang yang bisa, termasuk saya. Empat tahun saya belajar di SMTBP alias Sekolah Menengah Tukang Bikin Petasan. Sekarang, tukang bikin petasan bejibun, hampir di setiap desa ada,” kata Lani (76 tahun), yang telah 37 tahun menjadi pengrajin petasan dan sampai saat ini masih melayani pesanan walaupun kini ia berprofesi sebagai petani empang.

Berkat petasan, ia mampu membesarkan dan menyekolahkan keempat anaknya. Berkat petasan pula, nafas Lani kini kerap sesak. ”Maklum, dah, namanya juga obat. Pelan tapi pasti, mengganggu pernapasan juga,” kata Lani.

Kota Petasan

Bicara tentang petasan rasanya kurang ”legitimate” jika tidak bicara tentang Parung Panjang, sebuah kota di sebelah barat Serpong, yang dikenal sebagai pusat petasan terbesar di Indonesia. Dari kota inilah ratusan kilo petasan dikirim ke Lampung, Banjarmasin, Pontianak dan ke kota-kota lainnya di Jawa.
”Sebenarnya, kami hanyalah pedagang perantara. Para pembuat petasan menyetor kepada kami dan kami hanya menjualnya. Biar begitu, kami tahu barang karena kami juga pernah membuat petasan,” kata seorang pedagang di Parung Panjang, yang berjualan di sekitar stasiun KA dan enggan disebutkan namanya.

Pedagang tersebut mengaku memiliki modal Rp 40 juta sampai dengan Rp 50 jutaan. ”Sebenarnya, ini cuma ”show room”. Kalau bertemu peminat serius, akan saya ajak ke rumah,” katanya. Ia mengaku, penjualan petasan di Parung Panjang mengalami ”booming” di bulan Puasa. Omzet mereka bisa Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta per hari.

Menurut pedagang itu, petasan untuk orang hajatan berbeda dengan petasan yang lazim dijual pada bulan puasa. Petasan untuk orang hajatan dijual meteran dan jenisnya tertentu. Rentetan petasan kecil diseling dengan petasan besar. Harga per meternya sekitar Rp 15.000.

Petasan khusus bulan puasa lebih beraneka ragam, mulai petasan korek yang murah-meriah (harganya cuma Rp 4.000 per 500 batang), janwe (petasan yang menggunakan lidi dan meledak di udara), petasan teko dan beraneka ragam kembang api.

Tidak jauh dari stasiun Parung Panjang, terdapat sebuah tanah lapang milik seorang wanita yang dipanggil Mamih. Tanah lapang ini dipetak-petak dan disewakan Rp 150.000 per musim petasan. Di atas sepetak tanah berukuran sekitar 2 X 2 meter itu dibangun lapak daripada triplek, tempat para pedagang sekadar berteduh dari hujan dan panas serta tempat mereka memajang barang dagangannya, dari pagi hingga sore selama bulan puasa.

Pembeli petasan berdatangan dari berbagai kota. Dalam bulan puasa tahun ini, diperkirakan omzet Parung Panjang sebagai pusat petasan mencapai miliaran rupiah. Dengan perhitungan, setiap hari setiap lapak mampu menjual petasan senilai Rp 3juta, yang kemudian dikalikan jumlah lapak dan dikalikan 30 hari.
Umumnya, para pembeli menggunakan jasa kereta api dan turun di Stasiun Parung Panjang. Sebab, letak lapak-lapak itu tidak jauh dari stasiun. Tampaknya, hal ini memang sengaja dikondisikan oleh pemerintah daerah setempat.

Yang namanya pedagang, tidak selamanya untung. Terkadang, mereka juga berurusan dengan polisi mengingat mereka menjual barang panas yang mudah meledak.

”Orang yang jualan di sini rata-rata pernah berurusan dengan polisi. Puncaknya, ketika salah seorang pedagang di sini terlibat peledakan BCA sehingga kami ikut-ikutan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Untung, semua itu telah berlalu dan kami bisa berjualan lagi. Habis mau bagaimana lagi, ini sudah tradisi,” kata seorang pedagang wanita, yang juga enggan disebutkan namanya.

Para pedagang di lapak itu kabarnya telah membuat ”MoU” dengan aparat. Dengan begitu, mereka aman menjalankan usahanya tanpa harus takut digrebek. Petugas juga terkesan menjamin keamanan para pembeli. Buktinya, tidak pernah lagi razia terhadap pembeli petasan dalam partai besar.

”Kita sama-sama cari makanlah. Dengan adanya petasan, pedagang lain di Parung Panjang ikut kecipratan rejeki. Tukang nasi, tukang minuman, tukang parkir dan PT KAI. Belum lagi, bagi para petani yang membuat petasan sebagai pekerjaan sambilan,” kata pedagang itu.

Mudah Curiga
Memasuki pusat perdagangan petasan di Parung Panjang jauh lebih mudah katimbang memasuki daerah ”pabrik” petasan di daerah Parung, Sawangan, Tenjo atau Gunung Sindur. Para pengrajin petasan di sana mudah curiga terhadap orang asing. Hal ini disebabkan pembuatan petasan sudah seperti bisnis desa yang melibatkan banyak keluarga. Dan mereka tidak mau ”pendaringannya” terganggu.

Sebuah stasiun televisi swasta nyaris dilempari ketika hendak meliput cara-cara membuat petasan di Parung. Padahal, tim televisi swasta tersebut hanya akan mengambil gambar tangan mereka saja, tanpa menyebutkan nama desa dan nama orang. Bahkan, ketika pihak televisi menawarkan uang kompensasi Rp 500.000, mereka malah tersinggung dan nyaris melemparinya dengan batu.

Kasus terakhir terjadi di desa Parung Poncol, Sawangan, ketika sebuah pabrik petasan meledak dan melukai tiga orang, Kamis (8/11). Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP) pun mereka usir.

Pengalaman serupa juga dialami SH. Namun untungnya, diantar oleh penduduk asli setempat SH sehingga tidak sempat diusir atau dilempari. ”Pokoknya, kesimpulannya gini aja, dah, Pak. Selama masih ada orang kawin dan selama masih ada bulan puasa, bisnis petasan takkan pernah mati,” kata seorang pengrajin yang juga enggan disebutkan namanya. ***

Salah satu warisan kesenian Tionghoa di Tanah Air dan yang kini sulit ditemui dan nyaris punah akibat jarang dipentaskan adalah Wayang Potehi.

Seiring kebebasan berekspresi belakangan ini Wayang Potehi kembali dimainkan, seperti yang dipentaskan oleh seorang dalang Wayang Potehi di Semarang, dalam menyemarakkan peringatan Tahun Baru Imlek. Bagi kalangan orang tua warga Tionghoa, menonton petunjukan Potehi adalah nostalgia dimasa kanak – kanak mereka, dimana saat itu Wayang Potehi kerap dipentaskan.

Wayang yang bentuknya serupa dengan wayang golek ini, merupakan kesenian warisan leluhur Tionghoa di Tanah Air, yang usianya telah mencapai ratusan tahun. Banyaknya kaum muda Tionghoa yang tidak mengenal jenis kesenian ini adalah hal yang wajar, karena Wayang Potehi memang jarang dipentaskan.

Sejak tahun 1967, Wayang Potehi dilarang dipentaskan seiring dengan kondisi politik nasional saat itu. Namun belakangan, Wayang Potehi kembali dipentaskan lagi meski sangat jarang diketemui. Satu dari sedikit dalang Wayang Potehi tersisa yang saat ini adalah Thio Tiong Jie, seniman keturunan Thionghoa warga Semarang yang telah menekuni dunia Wayang Potehi sejak tahun 50 an.

Dalam suasana perayaan Imlek Wayang Potehi kini kerap dimainkan, seperti yang dipentaskan dalam Thio Tiong Jie di wawasan pecinan Semarang Tengah. Kali ini cerita yang dimainkan pria berusia 75 tahun ini adalah kisah Sie Jien Kwui menyerang kota Kien Haek Wan.

Cerita Wayang Potehi biasanya mengambil lakon sejarah kerajaan Cina tempo dulu, hingga kisahnya sub warga keturunan di Tanah Air, seperti halnya kesenian wayang lainnya. Pentas Wayang Potehi juga diiringi dengan alunan musik berupa musik asli tempo dulu dari Cina. (Agus Hermanto/Dv/Sup/indosiar.com)

Orang Tionghoa selalu menyebut dirinya sebagai generasi Naga. Sebutan itu konon berasal dari dongeng dan totem zaman dahulu kala.

Konon, sebelum Huang Di berhasil menyatukan bagian tengah Tiongkok, totemnya adalah beruang. Setelah mengalahkan Chiyou dan menyatukan Tiongkok, Huang Di mengambil keputusan untuk melepaskan totem lama dan mulai menyembah totem baru, yaitu totem naga, yang terdiri dari bagian kepala totem beruang dan badan ular. Padahal, totem naga merupakan kombinasi totem yang diwariskan dari garis patrilineal dan garis matrilineal. Munculnya gambar naga itu sendiri mencerminkan sejarah perkembangan bangsa Tionghoa dan proses bergabungnya rakyat antara berbagai etnis.

Kemudian, figur naga yang melambangkan bangsa Tionghoa itu mulai diterapkan dalam aneka ragam corak dan berangsur-angsur membentuk huruf Kanji. Huruf “naga” juga terdapat tulisan pada batok kura-kura atau tulang binatang yang ditemukan di Petilasan Yin. Corak bergambar naga juga terlihat di pecahan tembikar zaman dahulu kala. Belum lama berselang, para arkeolog menemukan dua pecahan tembikar dengan corak naga di petilasan zaman kuno di Propinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut. Dua gambar naga itu berbeda, satu berbentuk naga terbang, dan satu lagi berbentuk naga yang bercokol. Kedua gambar itu kelihatannya hidup dengan sisiknya sangat jelas.
Setelah naga menjadi totem nenek moyang bangsa Tionghoa, bangsa Tionghoa pun berhubungan erat dengan naga, sehingga di kalangan rakyat muncul banyak dongeng tentang kelahiran nenek moyang bangsa Tionghoa, antara lain, Yan Di, Huang Di dan Yao oleh tiga wanita, yaitu Deng, Fubao dan Qingdu setelah mengharukan “naga” dengan kisah-kisahnya. Dengan demikian, nenek moyang bangsa Tioghoa menurut dongeng adalah generasi “naga”, maka anak cucu bangsa Tionghoa tentu saja adalah generasi naga.

Perayaan Cap Go Meh

Cap Go Meh melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Imlek bagi komunitas kaum migran Tionghoa yang tinggal di luar Cina. Istilah ini berasal dari dialek Hokkien dan secara harafiah berarti hari kelima belas dari bulan pertama.

Saat itu juga merupakan bulan penuh pertama dalam Tahun Baru tersebut.

Perayaan ini dirayakan dengan jamuan besar dan berbagai kegiatan. Di Taiwan ia dirayakan sebagai Festival Lampion. Di Asia Tenggara ia dikenal sebagai hari Valentine Tionghoa, masa ketika wanita-wanita yang belum menikah berkumpul bersama dan melemparkan jeruk ke dalam laut – suatu adat yang berasal dari Penang, Malaysia.

Perayaan Cap Go Meh di Jakarta Barat

Jakarta (ANTARA News) – Komunitas keturunan Tionghoa di Jakarta merayakan Cap Go Meh, hari ke-15 atau hari terakhir masa perayaan Imlek, dengan mengarak patung Toa Pe Kong menyusuri jalanan di kawasan Glodok, Jakarta Barat, pada Minggu siang.

Peserta arak-arakan yang antara lain terdiri atas pengusung aneka patung dewa, pemain liong, pemain barongsai, penabuh tambur dan penabuh beduk memulai pawai dari Vihara Dharma Jaya Toasebio di kawasan Petak Sembilan, melalui gang-gang sempit menuju ke Asemka terus ke Toko Tiga, Stasiun Kota Tua, dan Jalan Hayam Wuruk.

Dua Ondel-Ondel dan sekelompok pemain musik yang mengenakan pakaian adat Betawi juga ikut memeriahkan pawai yang berakhir di kawasan Petak Sembilan tersebut.

Warga keturunan Tinghoa berdiri berjejal di sepanjang jalanan yang dilewati arak-arakan untuk memberikan penghormatan kepada patung-patung dewa yang diarak dan menyentuhnya supaya mendapatkan berkah atau sekedar menyaksikan atraksi pemain liong dan barongsai yang bergerak lincah dengan iringan tabuhan beduk dan tambur.

Sebagian warga peranakan Tionghoa menyelipkan angpau, amplop merah berisi uang, ke mulut liong dan barongsai.

Bagi sebagian warga peranakan Tionghoa seperti Stella Ling Ling, Cap Go Meh merupakan tradisi nenek moyang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan.

“Saya Katholik, ikut ini hanya sebagai bagian tradisi saja. Di kuil kadang kita ikut bakar hio, tuang minyak dan berdoa, tapi doanya tetap kepada Tuhan,” kata Ling Ling yang datang ke Vihara Toasebio dan menyaksikan arak-arakan bersama suami dan sahabatnya.

Warga bukan keturunan Tionghoa pun ikut memadati jalan untuk menyaksikan arak-arakan tersebut.

Mereka berdiri memadati pinggiran jalur jalan di kawasan Glodok sampai halte bus TransJakarta di Olimo, membuat bus-bus TransJakarta dan angkutan umum yang tidak bisa melintasi jalanan selama beberapa waktu.

Jembatan penyeberangan juga penuh dengan orang yang ingin menyaksikan dan mengabadikan arak-arakan panjang yang meriah dengan dominasi warna merah tersebut. (M035/A038)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.